GOLKAR tetap akan dipertahankan SBY

Sikap Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie alias Ical yang keras menyikapi isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai karena pengusaha itu menyadari posisi partai pohon beringin menjadi juru kunci Panitia Khusus (Pansus) Bank Century dan koalisi Presiden Yudhoyono. Bagaimana itu terjadi? Inilah empat alasan Presiden Yudhoyono harus mempertahankan Golkar versi Charta Politika Indonesia.

Menurut pengamat politik Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.

Inilah alasannya mengapa ingin dipertahankan :

1. Golkar secara kuantitatif memiliki 106 kursi di parlemen. Jumlah ini sangat menentukan arah kekuatan penentuan hasil Pansus. "Termasuk apabila kesimpulan Pansus sampai mengarah kepada proses impeachment presiden atau wakil presiden yang membutuhkan 'kuorum' kehadiran dan proses 'voting. Dalam hitung-hitungan matematis, posisi SBY dan Boediono akan aman selama masih bisa memegang suara Golkar dalam setiap proses Voting," papar Yunarto.

2. Golkar memiliki peranan juru kunci karena politisi si kuning dianggap kawakan. Mereka sudah terbiasa melakukan proses lobi dalam setiap isu yang ada. Kebanyakan dari mereka memiliki kualitas lebih dibanding anggota Fraksi Partai Demokrat yang cenderung masih hijau dilihat dari sisi pengalaman.

3. Jika Golkar sampai keluar dari koalisi SBY-Boediono, maka koalisi akan kehilangan nuansa pluralis dan nasionalis. Sebab, partai lain lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera diasosiasikan sebagai partai keagamaan. Kondisi ini akan berimplikasi pada posisi politik Demokrat terkait Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan isu ideologis.

4. Konflik yang berhubungan dengan penonaktifan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani atau politisasi pajak juga dapat diredam bila tercapai kesepakatan dengan Golkar.

"Belum lagi posisi sentral Golkar di Pansus dengan Idrus Marham sebagai ketuanya. Posisi sentral yang tentu saja akan berpengaruh pada setiap penentuan keputusan dari Pansus yang sudah terbelah dua," tutur Yunarto.