Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha membantah adanya somasi dari Pembantu Rumah Tangga (PRT) terhadap presiden karena dianggap gagal melindungi hak-hak PRT. "Jadi tidak benar kalau ada pihak-pihak tertentu merasa dimarjinalkan, disepelekan atau tidak sama di depan hukum," kata Julian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dia meminta agar masalah ini tidak dibesar-besarkan. Jika memang ada kelompok masyarakat yang merasa sesuatu berjalan tidak adil, itu bukan berarti secara keseluruhan tidak berjalan. Julian mengatakan akan melihat konteks dari somasi tersebut dilayangkan. Jika memang ditujukan untuk mempertanyakan sejauh mana perjuangan dan perlindungan kepada para PRT, akan diapresiasi. "Namun yang kita perhatikan juga konteks somasi itu sebetulnya itu kemana, Selama ini, sudah ada UU Tenaga Kerja, UU Hak Asasi Manusia. Jika hal tersebut ditujuan untuk merealisasikan wacana tentang rencana UU Tenaga Kerja Indonesia, hal tersebut bukan hanya domain presiden, karena DPR, juga mempunyai peran" katanya.
Bertepatan dengan Hari Pembantu Rumah Tangga, 15 Februari 2010, Tim Pembela Pekerja Rumah Tangga melakukan somasi terbuka kepada Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menko Kesra, Menkumham, Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI), Komisi I dan Komisi II DPR.
PRT meminta meratifikiasi konvensi perlindungan hak-hak pekerja migran 1990, melakukan revisi UU 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, mewujudkan perlindungan UU PRT yang di dalamnya memuat pengakuan PRT sebagai pekerja serta menjamin situasi dan kondisi kerja yang layak.
Apabila dalam waktu 14 hari sejak disampaikan somasi ini tidak ada itikad baik pemerintah, para PRT akan mengajukan penyelesaian secara hukum.
0 komentar: on "Istana merespon somasi PRT terhadap Presiden"
Posting Komentar
Tinggalkan pesan disini untuk berbagi cerita dengan yang lain, terima kasih